3 SUMBER PEMBIAYAAN IBU KOTA BARU, APBN DIPROYEKSI MENANGGUNG 19,2%
2 min read
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkiraan sumber pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 Triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.
“Identifikasi dari masing-masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dari investasi tersebut. Apabila sifatnya murni untuk barang publik (public goods) maka keseluruhannya dibangun dari APBN,” ucap Menkeu.
Ini terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau (RTH), dan pangkalan militer. Ini adalah area yang sangat dekat dengan public goods.
Baca juga: WIKA Persiapkan Infrastruktur Jalan Tol Kandidat Ibukota Negara
“Di sini, porsi APBN adalah dari pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) dan pengelolaan aset yang membutuhkan waktu sehingga untuk akselerasi tahap awal masih berpotensi menggunakan rupiah murni dari APBN,” jelas Menkeu.
Untuk sumber yang kedua berasal dari KPBU. “Pemerintah melihat bahwa instrumen dari KPBU yang dimiliki saat ini juga sudah bisa ikut mengatasi dan meningkatkan minat dari swasta untuk membangun ibu kota negara baru ini,” ungkap Sri Mulyani.
Terutama untuk pembangunan infrastruktur utama seperti sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
“Saya rasa kualifikasi apa yang menggunakan APBN apa yang menggunakan KPBU masih bisa bergerak, tergantung nanti detail engineering design dan tahapan implementasinya. Kami yakin tahapan awal barangkali peranan APBN akan jauh lebih besar,” katanya lagi.
Untuk itu, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen seperti availability payment (AP), viability gap fund (VGF), project development facility dan penjaminan dengan tujuan meringankan beban terhadap APBN. “Tentu dengan adanya KPBU ini kita bisa berharap adanya akselerasi pembangunan dengan adanya swasta tanpa terkendala oleh constraint ruang fiskal kita,” tambah Menkeu.
Sumber ketiga adalah dari pendanaan swasta. Ia berharap, swasta ikut berpartisipasi pada proyek pembangunan yang secara keuangan masih menguntungkan bagi mereka terutama perumahan, pembangunan perguruan tinggi, science-techno park, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Untuk menarik swasta, diperlukan strategi untuk menarik investasi dan penguatan daya saing di lokasi pemindahan ibu kota negara melalui insentif fiskal dan deregulasi. Apabila peran swasta belum sepenuhnya optimal, maka perlu antisipasi dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai agen pembangunan.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
About Post Author
