Ming. Sep 25th, 2022

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Bangunan Diatas Tanah Di Kabupaten Kendal Akan Dikenai Pajak

2 min read

Kendal, wartakadin. Bangunan di atas tanah di wilayah Kabupaten Kendal akan dikenai pajak. Sementara pemasukan pajak daerah Kabupaten Kendal dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), baru tanahnya yang dikenai pajak. Sedangkan bangunan di atas tanah warga Kabupaten Kendal belum dikenai pajak.

Hal ini menjadi kebijakan baru di Kendal disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Ir. Sugiono MT saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Organisasi Digital Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah dengan tema “Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah” di Kabupaten Kendal diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal di Aldila Resto Kendal, Selasa (2/8/2022).

Pj. Sekda Kendal Sugiono didepan peserta FGD itu juga menjelaskan bahwa selama ini rumah yang ditempatinya belum pernah membayar IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). “Hal ini menjadi kebijakan yang baru untuk dilaksanakan oleh dinas yang membidanginya,” pinta Sugiono yang disampaikan khusus kepada Abdul Wahab selaku kepala Bapenda Kab. Kendal

Sugiono juga katakan, pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber pajak daerah terbesar yang terkumpul dengan pajak lainnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari pajak daerah yang kegunaannya untuk membiayai pembangunan phisik, non phisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk memperoleh target yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pemasukan PPB, Sugiono sampaikan tidak hanya kepada pembayar PBB yang diberikan hadiah seperti sebuah mobil secara undian juga bagi petugas penarik PBB di tingkat desa diusulkan adanya kenaikan upah pungut PBB dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.500,- per obyek pajak (PBB). Sedangkan dari peserta FGD ada yang mengusulkan kenaikan dari Rp 1000,- menjadi Rp 2000,-.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Abdul Wahab menanggapi pernyataan Pj. Sekda Kendal tentang akan diberlakukannya pajak bangunan di Kabupaten Kendal, dinasnya akan mengaji kelayakan bagi bangunan diatas tanah yang dikenai pajak. “Pemerintah harus adil terhadap penentuan penghitungan pajak bangunan yang disesuaikan bentuk bangunan dan bangunan yang bertingkat,” jelas Abdul Wahab.

Adapun target pemasukan pajak daerah Kabupaten Kendal tahun 2022 dari PBB diperkirakan mencapai Rp 105 milyar, dan PPHTB sebesar Rp 120 milyar, demikian ungkap Abdul Wahab.

Focus Group Discussion dibuka Pj. Sekda Kendal Sugiono, menghadirkan pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Ronaldwin, Dandim Kendal Letkol Inf.Jenry Poli, Ketua Komisi A DPRD Kendal Munafir S.Sos, Anggota Komisi A DPRD Kendal Haryanto yang dipandu moderator Abdul Basyir.

Peserta FGD yang hadir sekitar 50 orang terdiri dari wakil OPD Terkait, Perusda Kendal, Kadin Kendal, pengusaha hotel dan restoran Kendal, Pelaku usaha, Ketua Paguyuban Camat, Paguyuban Kades, LSM, Media dan UMKM Kab. Kendal. Sriyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos-pos Terbaru