Sab. Sep 18th, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Bupati Lantik Pejabat Fungsional Tak Langgar Aturan

1 min read

Kendal, wartakadin. Terkait dengan pemberitaan di media sosial tentang bupati Kendal yang melantik pejabat fungsional dianggap telah menyalahi aturan, kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Kendal Cicik Sulastri mengundang wartawan wilayah Kendal pada Kamis (8/4/2021) untuk klarifikasi dan pelurusan berita medsos tersebut.

Kepada awak media, Cicik Sulastri sampaikan, bahwa bupati yang telah melantik pejabat fungsional itu tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Lebih jelasnya disampaikan, pelantikan kemarin itu dilaksanakan berdasarkan Permen PAN nomor 42 Tahun 2018, pasal 13 menyatakan, untuk pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional paling lambat 6 April 2021. Juga dikuatkan oleh Permen PAN nomor 13 Tahun 1019 pasal 37 yang menyatakan, setiap PNS yang menjabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Adapun mereka yang dilantik Bupati Kendal itu sebanyak 33 PNS melalui proses yang panjang untuk memberikan kesempatan PNS yang berkarier melalui proses impushsing yang mengikuti uji kompetensi dengan ijin pimpinan mereka di OPD masing-masing.

Sedang untuk penggantian pejabat yg tidak boleh dilakukan itu, seperti pejabat struktural meliputi pimpinan tinggi madya, Pratama (eselon II) pejabat administrator dan pengawas. Juga pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan seperti kepala sekolah dan kepala Puskesmas.

Menyinggung tenaga honorer, saat ini belum ada formasi pengangkatan. Karena belum ada informasi dari Menpan untuk tahun 2021 dilaksanakan formasi CPNS atau tidak. Demikian Cicik menambahkan. (Sriyanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *