Rab. Agu 10th, 2022

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Di Pergeseran Paradigma Ada Peluang Bagi IKM Bekerjasama Dengan Industri Besar

4 min read

Di Pergeseran Paradigma Ada Peluang Bagi IKM Bekerjasama Dengan Industri Besar

oleh Js.Sulaksana.

Cikarang||Warta Kadin.

Meski dinyatakan cacat secara formil.-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam putusan Mahkamah konstitusi dinyatakan bahwa UU Cipta Kerja masuk dalam kategori Inkonstitusionalitas bersyarat.

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Dan menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Terlepas dengan sebagian opini yang berkembang, silang pendapat, beragam kontroversi bermunculan. yang jelas dengan dibuatnya UU Cipta Kerja, undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja telah Memberikan kemudahan, memberikan perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM di tanah air tak terkecuali khususnya di Kabupaten bekasi, dengan Kawasan industri yang membentang sudah semestinya menjadikan UMKM tumbuh subur, bukan justru ambivalen.

Fenomena yang membawa angin segar dan keberkahan bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), harus betul-betul disambut. Dari mulai pemerintah daerahnya dan KADIN Kabupaten Bekasi sebagai Wadah Pengusaha yang diamanati Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 , harus bergerak dan membangun Sinergitas bersama pemerintah daerah. memberikan ruang akselerasi berusaha yang sangat luas, terkait apa saja kriteria UMKM yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. di perjelas lagi dalam Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja, tentang kriteria UMKM dan dapat di ukur melalui besarnya modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Ketentuan mengenai apa saja yang menjadi kriteria UMK dalam UU Cipta Kerja tersebut, tentunya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga mengenai kriteria UMK harus menunggu aturan terlebih dahulu dari pemerintah.

Contoh ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM seperti
Memberikan Insentif dan Kemudahan Bagi Usaha Menengah dan Besar Yang Bermitra dengan UMK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.jika kita tarik dengan Fungsi Kadin sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 1 tahun 1987 tentang KADIN, maka ada benang merah yang saling berkorelasi. KADIN masuk dalam fungsi fasilitas, mencari market share yang bisa dijemput oleh UMK atau IKM untuk mendapatkan potensi peluang usaha, sementara pemerintah daerah memperkuat fungsi legitimasi nya.

Dengan dihadirkannya UU Cipta kerja dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah pusat berharap pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan, di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan , sumber daya manusia, dan teknologi. Kemudian berdasarkan Pasal 90 ayat (5) UU Cipta Kerja menyatakan, bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya pihak UMK saja yang diuntungkan, pihak usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK juga mendapatkan keuntungan.

Namun, saat ini ketentuan mengenai pemberian insentif tersebut masih perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Memberikan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal Dalam Pasal 92 UU Cipta Kerja memberikan fasilitas kemudahan/penyederhanaan kepada UMK. Kemudahan yang diberikan berupa: Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).

Kemudian dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, memberikan kemudahan berupa kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program. Memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha Pasal 91 UU Cipta Kerja memberikan kemudahan pelaku usaha UMK untuk mengurus izin usaha. Pemerintah akan memberikan Nomor Induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMK secara elektronik. Pelaku usaha UMK hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga (RT). NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi: Perizinan Berusaha Standar Nasional Indonesia (SNI) Sertifikasi Jaminan Produk Halal Sebagai catatan, jika kegiatan usaha UMK memiliki resiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan, maka perlu memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin (Pasal 91 ayat (7) Memberikan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum Dalam Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Selain itu, UMK juga akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah (Pasal 96 UU Cipta Kerja).

Kemudahan Sertifikasi Halal Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut berlaku untuk setiap produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari ketentuan itu, maka setiap produk yang disebutkan diatas yang diedarkan atau diperdagangkan, baik secara eceran sampai dijual di supermarket wajib bersertifikat halal. Menurut Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian dalam Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya.

Penulis adalah DE KADIN Kabupaten Bekasi.
Pemerhati Industri Trading, Manufacturing berbasis Kawasan
Pelaku usaha dan Penyedia Jasa di Bidang Mechanical Engineering

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *