Ini Yang Diminta Kang Emil Kepada Bupati Bekasi
2 min read
Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat resmi melantik Eka Supria Atmaja menjadi Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang terlibat kasus suap perizinan Meikarta. Kang Emil mengingatkan ada banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan dalam membenahi wilayah yang merupakan kawasan industri terbesar se Asia Tenggara tersebut.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Sate Bandung ini sesuai amanat surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 131.32/2966/OTDA tertanggal 24 Mei 2019, seiring terbitnya keputusan Mendagri Nomor 131.32-1192 Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pemberhentian wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Bupati sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin sendiri sudah berhenti sebagai Bupati pada 24 April 2019 lalu. Sesuai ketentuan Pasal 173 undang-undang nomor 10 tahun 2016, maka wakil bupati menggantikan bupati. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, Neneng divonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung hukuman penjara selama 6 tahun.
Eka yang merupakan politisi Partai Golkar ini resmi menjalani sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Oleh karena itu Ridwan Kamil meminta Eka untuk segera menentukan Wakil Bupati dalam membantu pekerjaannya, mengingat sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan.
Kang Emil menyebutkan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk nomor tiga terbanyak di Jawa Barat dengan 3,6 juta penduduk.
Walaupun Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan tujuh kawasan industrinya, namun jumlah penduduk miskin sebanyak 163 ribu orang dan jumlah pengangguran sebanyak 172 ribu orang.
Kang Emil mengingatkan,”Tantangan terbesar Pemkab Bekasi adalah melaksanakan pelayanan secara optimal terhadap jumlah penduduk yang besar. Permasalahan Bekasi memiliki kesamaan dengan kab/kota lainnya yaitu kesenjangan antara desa dan kota, kemiskinan dan pengangguran.”
Pemprov Jabar sendiri siap mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan di daerah terpencil seperti di muara gembong dengan menghadirkan desa peradaban.
Desa peradaban dalam hal ini merupakan aksi multi pihak yang merupakan kolaborasi antara pemprov Jabar, Bekasi, akademisi maupun para pengusaha.
Sementara terkait masih tingginya angka pengangguran, diperlukan kompetensi SDM angkatan kerja terutama lulusan smk atau sekolah vokasi yang harus ditingkatkan agar mudah memenuhi kriteria minimal yang diinginkan para pengusaha.
“Kami menyadari tugas dan pekerjaan yang menanti sangat berat. Tentu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kondisi yang ada, tidak lantas jadi alasan program pembangunan terhambat,” pungkasnya.
About Post Author
