Tue. Oct 27th, 2020

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Inilah Dewan Pengurus Asosiasi Kontraktor Pengerukan dan Reklamasi Indonesia (IDRA)

4 min read

Setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan didaftarkan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Kontraktor Pengerukan dan Reklamasi Indonesia yang baru terbentuk atau selanjutnya dikenal sebagai Indonesian Dredging and Reclamation Association (IDRA) melakukan pengukuhan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha pengerukan dan reklamasi di Kadin.

Ketua Umum IDRA Erick Limin menjelaskan, asosiasi ini dibentuk sebagai wadah komunikasi guna memudahkan koordinasi diantara perusahaan kontraktor pengerukan dan reklamasi dan para-para stakeholder. Pasalnya sektor bisnis ini tak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi mulai dari adanya regulasi yang menghambat, persaingan yang kurang sehat hingga ganjalan yang sering dihadapi berupa isu lingkungan.

Para Pendiri IDRA mengamanatkan bahwa keberadaan IDRA sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, konsultasi dan advokasi antara para pelaku usaha sektor jasa Pengerukan dan Reklamasi di Indonesia, dalam upaya mewujudkan usaha Jasa Pengerukan dan Reklamasi Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi dengan memadukan secara seimbang keterkaitan antar skala usaha dalam dimensi tertib hukum dan etika bisnis.

“Terbentuknya asosiasi ini juga untuk mengembangkan keunggulan nyata sumber daya nasional yang mendorong iklim berusaha menjadi lebih kondusif dengan memadukan secara seimbang keterkaitan pelaku usaha nasional dan global dalam sektor pengerukan dan reklamasi di Indonesia,” kata Erick di Menara Kadin Indonesia, Jum’at (6/9/2019).

Kami berharap dengan adanya IDRA, kami dapat menjadi mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan baik internal IDRA yakni para anggota maupun para pemangku kepentingan dalam hal ini kementerian terkait kegiatan Pengerukan dan Reklamasi di seluruh Indonesia. Sebagai wadah pengusaha, IDRA juga bisa menjadi partner dalam sosialisasi kebijakan baru. Demikian pula dalam menfasilitasi kerjasama antara para pemangku kepentingan maupun dalam mengkoordinasikan program dan proyek yang menjadi target bersama.

Sebelum terbentuknya IDRA dapat dimaklumi bahwa Pemerintah dalam penyusunan regulasi/kebijakan terkait pengerukan dan reklamasi seringkali tidak melibatkan pelaku usaha sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Salah satu dampaknya adalah kendala yang muncul pada tataran implementasi sehingga iklim usaha menjadi tidak kondusif.

“Kedepan, Pemerintah atau regulator dan pemangku kepentingan di sektor ini bisa menjadikan IDRA sebagai partner dialog dan perumusan kebijakan atau regulasi terkait jasa pengerukan dan reklamasi. Apalagi IDRA merupakan satu-satunya asosiasi di sektor ini yang akan membantu regulator menuangkan kebijakan yang tepat sasaran dan implementatif,” kata Erick.

Dia pun menargetkan, bahwa saat ini terdapat beberapa proyek besar Pengembangan Pelabuhan Laut dan Pengembangan Pelabuhan Udara, dibawah Pelindo I, II, III dan IV, Pengembangan Pelabuhan Pemerintah (Patimban) maupun Swasta dan Pengembangan Bandara International (Bandara Sukarno Hatta, Bandara Ngurahrai dan rencana Pembuatan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) yang mana dalam pengembangan usaha tersebut terdapat pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi yang cukup besar dan diharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha nasional.

Erick juga mengundang Pelaku Usaha berupa Badan Hukum yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, Pengerukan dan Reklamasi untuk bergabung menjadi anggota IDRA untuk bersama-sama kita berhimpun dan berkoordinasi dengan tujuan berperan sebesar-besarnya untuk memajukan usaha dibidang Pengerukan dan Reklamasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal IDRA Wisnu Pettalolo Menambahkan, anggota IDRA terdiri dari Perusahaan Swasta nasional, BUMN/BUMD dan Perusahaan Asing. Wisnu berharap, IDRA bisa menjembatani dan mensinergikan para pelaku usaha tersebut. Kerjasama antara anggota akan memungkinkan pemerataan dalam penggarapan proyek-proyek pemerintah. Sementara itu, kerjasama dengan perusahaan asing memungkinkan transfer ilmu dan teknologi. Dengan demikian teknik operasi, pemanfaatan teknologi, dan kualitas hasil kerja dari anggota IDRA akan mengalami peningkatan.

“Kerjasama sinergi antara anggota mutlak harus dilakukan, karena dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi akan melibatkan teknologi tingkat tinggi sehingga daya saing perusahaan lokal terangkat dan tidak tertinggal oleh pemain gobal,” kata Wisnu.

IDRA akan menjalin komunikasi yang baik dan membangun sinergi dengan para anggota dan pihak lainnya. IDRA juga Dalam beberapa waktu kedepan, akan melakukan audiensi kepada beberapa stakeholder terkait dalam rangka proses pengukuhan IDRA oleh Pemerintah dengan mengundang seluruh stake holder pemerintah maupun swasta.

Hal senada disampaikan oleh Bendara Umum IDRA Prasetyo Seno Aji, IDRA senantiasa dapat meningkatkan eksistensinya dan menunjukkan kapabilitasnya dalam mendorong pelaku usaha nasional menjadi berdaya saing. Prasetyo mencontohkan Salah satu bentuk kegiatan IDRA kedepan berupa pelatihan-pelatihan, sosialisasi kebijakan terkait Pengerukan dan Reklamasi akan aktif kami lakukan guna mensosialisasikan kepada para anggota maupun kepada seluruh stakeholder agar informasi terupdate, kapasitas dan kapabilitas sesama anggota terbentuk dan persaingan sehat terjaga dengan baik dan nyaman.

Setelah sosialisasi ini, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan IDRA kedepan, “IDRA akan melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada para pemangku kepentingan diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, LPJKN, Kemenko Maritim, Kementerian KKP, Kementerian Keuangan, BSN,” pungkas Prasetyo.

Jumlah Perusahaan Pengerukan di Indonesia tidak banyak, sampai saat ini IDRA beranggotakan lebih dari 104 perusahaan sudah tergabung yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun sebagian susunan Dewan Pengurus IDRA selengkapnya adalah sebagai berikut :
Ketua Umum : Erick Limin
Wakil Ketua Umum I : Wahyu Hardiyanto
Wakil Ketua Umum II : Jurismahendra
Wakil Ketua Umum III : Bambang Haryanto
Wakil Ketua Umum IV : Adrian Beslar
Sekretaris Jenderal : Wisnu W Pettalolo
Wakil Sekretaris Jenderal I : Maria Kartika
Wakil Sekretaris Jenderal II : Saman Husin
Bendahara Umum : Prasetyo Seno Aji
Wakil Bendahara Umum I : Irfan Kasman
Wakil Bendahara Umum II : Perfieria R.S Kamal
Ketua Kompartemen Bidang Pengerukan : Bambang Sulistiyo
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Pengerukan : Handi Kurniawan
Ketua Kompartemen Bidang Reklamasi : Sundra
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Reklamasi : Bayu Wardhana
Ketua Kompartemen Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Tata Wahyudin
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Yosef H. Ratu
Ketua Kompartemen Bidang Iptek, Diklat serta Pengembangan SDM : Surya Pranata
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Iptek, Diklat serta Pengembangan SDM : Zulfa Irawan Anton
Ketua Kompartemen Bidang Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri : Yayat Supriyatna
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri : Yanti Ramelan
Ketua Kompartemen Bidang Hukum dan Perundang-Undangan : Yasarman
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Hukum dan Perundang-Undangan : Miftahul Hakim
Ketua Kompartemen Bidang Perbankan, Asuransi dan Perpajakan : Rwendy Kusmulyadi
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Perbankan, Asuransi dan Perpajakan : Hilda Kusumadewi
Ketua Kompartemen Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi : Denny Kusuma
Wakil Ketua Kompartemen Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi : V. Prasetya Aji

Sumber: kadin.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *