Kades Kecewa, Kreteria Yang Jadi Pilot Project BKK Berbasis Dusun Dinilai Kurang Tepat
2 min read
Kendal, wartakadin. Sehubungan dengan akan adanya kucuran dana dusun (BKK) di wilayah Kabupaten Kendal sebesar Rp 100 hingga Rp 300 juta yang sudah dilaunching bupati Kendal, saat ini ada beberapa kepala desa yang menyampaikan rasa kekecewaannya.
Melalui kiriman pesan WA ke ponsel wartakadin.com, salah satu kades menyampaikan rasa kecewanya dengan kreteria dusun yang dijadikan pilot project dalam acara launching BKK Berbasis Dusun di halaman desa Karangtengah beberapa hari lalu.
Kreteria yang menjadi pilot project sejumlah 19 dusun di 19 Kecamatan itu, menurutnya tidak tepat. “Kami ini yang memiliki dusun-dusun potensial UMKM yang butuh dorongan untuk berkembang, mengapa tidak terpilih menjadi pilot project Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Berbasis Dusun. Justru dusun-dusun di desa yang kondisinya terbelakang yang dijadikan pilot project,” tanyanya yang berpesan tidak mau disebutkan jati dirinya.
Untuk menjawab pertanyaan seorang kades ini, wartakadin.com lakukan konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal diperoleh jawaban, bahwa istilah pilot project itu yang dimaksudkan adalah “Skala Prioritas” bagi dusun di desa yang mendapatkan ADD terendah. Bukan karena melihat potensinya,”
Hal ini seperti yang dikatakan Camat Patebon Mugiyono S.Sos bahwa desa Magersari yang dusunnya diajukan jadi pilot project karena ADD nya terendah dibanding desa lainnya di kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
Juga menambahkan, Desa Magersari tersebut kondisinya cukup memprihatinkan, selain ADDnya rendah. Sedangkan Pilot Project itu digunakan untuk uji coba sejauhmana pelaksanaan BKK itu dilapangan yang kemudian untuk evaluasi. Disampaikan saat ditemui wartakadin.com yang sempat didengar pula oleh Kades Kartika Jaya yang sedang meminta tanda tangan camat terhadap proposal yang dibawanya.
Sementara dari salah satu kepala desa di wilayah kecamatan Boja menanggapi perihal bantuan dana dusun itu dikatakan tidak memiliki efek bagi warganya. “Sedang ada bantuan dana untuk UMKM tidak diberdayakan justru malah jadi bancaan mereka,” tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Kades Blimbing Kecamatan Boja, Sutrisno melalui pesan WA menyoroti, ada desa dengan luas wilayahnya kecil dan jumlah penduduk sedikit sehinga dana desa sudah mencukupi, namun masih ditambah BKK . “Yang mestinya dikasihkan desa yang luas wilayah dan jumlah penduduk lebih besar, bahkan sampai 3x lebih besar dari desa yang kecil sehingga anggaran tidak mencukupi,” ungkap Kades Blimbing ini.
Dari pantauan wartakadin melihat kondisi dusun-dusun ditemukan adanya jalan dusun di desa Gempolsewu dibangun dengan swadaya murni dan sama sekali belum pernah tersentuh oleh aliran dana dari APBD Kabupaten Kendal. Hal ini seperti yang disampaikan Kades Gempolsewu Kecamatan Rowosari Carmadi di ruang kerjanya saat ditemui wartakadin.com belum lama ini.
19 dusun di 19 Kecamatan yang menjadi pilot project pada saat launching berlangsung terdapat enam dusun seperti dusun di Desa Sukomangli Kecamatan Patean, Desa Cacaban Kecamatan Singorojo, Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu, Desa Sedayu Kecamatan Gemuh dan Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel yang diminta membawa proposal pengajuan BKK Berbasis Dusun. (Sriyanto)
About Post Author
