Sen. Agu 2nd, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Kadin Kabupaten Bekasi Sinergikan Program Dengan BAPPEDA Kabupaten Bekasi

3 min read

 

Cikarang || Warta Kadin.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi dipimpin Wku. Kadin Bidang Pengembangan Potensi Daerah, KH. Soleh Jaelani SE bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi di ruang kantor Bappeda, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Senin 26/4/21.

Ada beberapa materi yang didiskusikan dalam konteks mensinergikan program kedepan dan disambut baik oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Bapak Ir. H. Dedi Supriadi.

Perwakilan Audience dari Kadin Kab. Bekasi, Muh Rojak, Ketua Komite Tetap Jasa dan Investasi Kabupaten Bekasi, berpendapat bahwa pengelolaan CSR saat ini kontribusi perusahaan masih dikisaran 10% dari jumlah 5000 lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi karenanya untuk mendukung pelaksanaan program CSR Perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi sejak 2014 dibentuk Sekretariat Tetap Forum Pelaksana TJSLP atau Forum CSR melalui BAPPEDA Kabupaten Bekasi, maka dari itu untuk mencapai target maksimal tata kelola CSR, kami dari KADIN Kabupaten Bekasi mendorong agar dilibatkan dalam Forum CSR Kabupaten Bekasi bertujuan agar CSR sebagaimana dimaksud UU Nomor 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas terasakan manfaatnya ditengah masyarakat, oleh karenanya kami merasa perlu membangun sinergitas bersama Pemerintah Daerah dalam mendukung program-program pembangunan di Bekasi.

Lanjut Rojak menyampaikan ke Warta Kadin, terkait instrumen peraturan yang mengatur hal ini menurutnya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diperkuat secara jelas pada persoalan teknis dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbub) sebagi penguatan kepastian hukum dalam pengelolaan tata kelola CSR.

Ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan penguatan peraturan pemerintah yang diperlukan diantaranya adalah :

PERTAMA, tata cara pemberian fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pasal 23 ayat 1-2 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang TJSLP).

KEDUA, tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan program CSR perusahaan (Pasal 25,27,29 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang TJSLP).

Dalam materi pembahasan audiensi ini, Kadin Kabupaten Bekasi juga meminta kepada Kepala Bappeda, seyogyanya nya di tahun 2021 ini diadakan workshop atau seminar kajian teknis tentang pengelolaan program CSR bagi semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, tujuannya agar tumbuh kesamaan kesadaran bersama akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan program-program pemerintah daerah.” tutur Rojak.

Dalam pertemuan ini Bappeda menyambut baik kedatangan Kadin Kabupaten Bekasi, bahkan mempersilahkan Kadin untuk melakukan pertemuan rutin dengan Bappeda Kabupaten Bekasi,

“Kita memiliki saluran aspirasi,” Pungkas Dedi, seperti Musrenbang yang kemudian berkolerasi dengan RPJMD dan berharap ada masukan-masukan dari Kadin Kabupaten Bekasi untuk Pembangunan Kabupaten Bekasi serta dapat mensinergikan program-program yang direncanakan Kadin dengan Bappeda” Ujar Dedi selaku Kepala Bappeda.

Dedi menambahkan dan memberi masukan ke Kadin, berdasarkan penelitian Bappeda, pentingnya dibangun Forum diskusi tentang kemudahan perizinan, dan hal ini dapat disinergikan juga dengan DPMPTSP selaku dinas terkait, bisa dari DPMPTSP sebagai Narasumber nya.” Ujar Dedi memberikan saran.

Audience dari Kadin lainnya, Syuhadi Hairussyukur, sebagai Ketua Komtap bidang kontribusi peningkatan PAD, menyampaikan pandangannya, dengan mengedepankan aturan perundang-undangan, hendaknya warga Kabupaten Bekasi sebagai putra terbaik dibukakan ruang untuk menjadi Komisaris Independen di setiap Perusahaan di Kabupaten Bekasi, sebagai representatif.

Sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih baik, yang mana ketika Masyarakat Kabupaten Bekasi menjadi Komisaris Independen, bisa lebih mampu mengontrol dan mengawasi kebijakan-kebijakan perusahaan yang ada di Kawasan Industri yang pro terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bekasi, sehingga lapangan dan kesempatan kerja akan terbuka luas, isu lingkungan hidup akan lebih baik dan bisa memelihara iklim usaha yang kondusif, karena ada sinergitas terbangun.

Audiensi pertama kali yang dilakukan bersama Bappeda ini, akan berlanjut ke leading sektor lainnya, ke SKPD yg linear dengan program kerja Kadin,”ujar Sony Direktur Eksekutif Kadin, sebagai mana arahan Bupati Bekasi pada acara MUKAB KADIN ke VII, yang membuka seluas luas nya pada KADIN untuk bekerja sama dengan pemerintah Daerah, agar lahir ide-ide besar sebagai Platform menuju 2X Tambah Baik.

(RF/RM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *