Sab. Sep 18th, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Kadispermasdes Kab. Kendal : Tunjangan Dan Operasional BPD Bisa Segera Dicairkan

2 min read

Kendal, wartakadin. Kepala Dispermasdes Kab. Kendal H. Wahyu Hidayat, SH.MH menyampaikan dalam waktu dekat ini tunjangan dan operasional BPD bisa segera dicairkan. Hal ini dikatakan guna menjawab keinginan dan aspirasi Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kendal yang diwakili H. Sugiharto SH, MH dan Suwardi S.Sos, MAP yang mendatangi kantor Dispermasdes Kabupaten Kendal hari ini (15/4/2021) yang lakukan audiensi serta konfirmasi menanyakan kapan pencairan tunjangan BPD sebelum Lebaran tahun ini.

Terkait dengan aspirasi yang disampaikan para pengurus Paguyuban BPD Kab. Kendal yang sudah mendatangi ke kantor Dispermasdes hingga 2 kali, kepada wartakadin.com, Wahyu Hidayat sampaikan itu hanya mis komunikasi saja.

“Mereka para pengurus BPD Kendal yang menanyakan pencairan tunjangan operasional itu disampaikan wajar-wajar saja dan itu memang hak mereka untuk menanyakannya,” ungkap Wahyu Hidayat.

Sementara informasi yang diperoleh wartakadin,com, para pengurus Paguyuban BPD kabupaten Kendal melakukan audiensi dengan Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Pemerintah Kabupaten Kendal pada hari Kamis (15/4/2021) untuk kedua kalinya selang tiga bulan yang lakukan audiensi dalam aspirasi yang sama.

Dalam audiensi dengan Dispermasdes Kendal hari ini membahas perkembangan usulan-usulan yang sudah disampaikan pada audiensi sebelumnya. Juga konfirmasi pencairan tunjangan BPD.

Ketua Paguyuban BPD Kendal Sugiharto saat ditemui wartawan Kendal sampaikan, “Kedatangan kami dalam kegiatan audiensi kali ini antara lain menanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang tunjangan dan operasional BPD yang pernah dijanjikan oleh Dinas, selain usulan-usulan lainnya”.

Usulan itu seperti (1) Tunjangan kedudukan, kinerja dan operasional BPD supaya diatur dalam Peraturan Bupati yang menyatu dengan peraturan bupati tentang penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa.

(2). Dalam hal pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah, BPD supaya diposisikan setara dan berkeadilan seperti akses atas informasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas.

(3). Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Aset Desa supaya dijalankan. Dimana Pemerintah Daerah supaya mengeluarkan Surat Edaran perihal pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pemanfaatan Aset Desa sebagai dasar pengelolaan aset dan keuangan desa, termasuk eks tanah bengkok.

Dalam kesempatan itu pula Sekretaris Paguyuban BPD Kendal Suwardi juga menerangkan, “Dasar usulan kami salah satunya, Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa agar Perbup tentang Penghasilan Tetap Aoaratur Desa juga harus dirubah. Kami mengusulkan supaya tunjangan BPD dimasukkan ke dalam proses perubahan tersebut.”

Menanggapi usulan itu, Kadispermasdes Kendal Wahyu Hidayat didampingi Kabid Pemerintahan Desa Sugeng Titis Guritno, menyatakan, bahwa Peraturan Bupati tentang Tunjangan dan Operasional BPD akan diterbitkan paling lambat 3 bulan sejak sekarang. Saat ini sedang dalam proses penyusunan”.

Terkait pengelolaan aset dan keuangan Desa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 akan segera dikeluarkan Surat Edaran mengenai kewajiban Desa untuk membuat Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, termasuk eks tanah bengkok. Demikian terang Wahyu Hidayat kepada wartawan Kendal yang menambahkan, Surat Edaran dijanjikan untuk dikeluarkan paling lambat tiga bulan ke depan. (Sriyanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *