Tue. Oct 20th, 2020

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Kerjakan Proyek Besar, Waskita Gandeng Kejaksaan Untuk Pendampingan Hukum

1 min read

PT. Waskita Karya Tbk menggandeng Kejaksaan RI, khususnya jajaran Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Mudah Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk bekerjasama dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerjasama ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Direktur Utama PT. Waskita Karya Tbk, I. Gusti Ngurah Putra dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A, (Kamis, 29/08).

MoU tersebut merupakan bentuk komitmen Waskita dan Korps Adhyaksa dalam mendukung pembangunan nasional, meliputi pemberian bantuan hukum bidang perdata, pertimbangan hukum dan tindakan hukum.

Kerjasama Waskita dengan Jamdatun sejak tahun 2011 antara lain, Permintaan Legal Opinion dalam rangka mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proses konstruksi & akuisisi Proyek Jalan Tol, mediasi pelaksanaan kontrak dan pendampingan untuk penyelesaian piutang perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut Jamdatun menyampaikan,”Potensi terjadinya permasalahan hukum besar kemungkinan terjadi, mengingat semakin berkembangnya usaha konstruksi PT. Waskita Karya. Dengan semakin dinamis dan variatifnya aksi koorporasi dari PT. Waskita, dimungkinkan timbulnya permasalahan hukum antara lain Dispute.

Sementara Dirut Waskita, mengungkapkan,”Pemerintah saat ini menuntut BUMN untuk bekerja cepat dan cermat. Contoh, proyek LRT Palembang, PT Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk meni kontraktor yang dituangkan dalam Perpres No. 116/2015.

“DATUN akan selalu mengupayakan solusi terbaik melalui perlindungan serta pemulihan hak bagi BUMN baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi,” ujar Loeke Larasati.

Dengan telah ditandatanganinya MoU ini, diiharapkan Waskita Karya memperoleh pendapat hukum untuk proyek yang akan terlaksana, pendampingan hukum untuk proyek yang sedang berjalan, dan audit hukum.
Kesemuanya ini dilakukan untuk memperkecil celah terjadinya pelanggaran hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan mencegah terjadinya korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *