Fri. May 14th, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Kiprah KADIN Sebagai Organisasi Pengusaha Yang Dilahirkan Undang-Undang

3 min read

Cikarang, Warta Kadin. Dalam sebuah kacamata organisasi, peran penting terjadinya sebuah proses kerjasama perdagangan baik domestik maupun mancanegara, tak bisa dilepaskan dari spirit para pengusaha. Mereka membangun semangat kolektif kolegial yang dirasa penting dalam memajukan anggotanya, melalui bingkai organisasi yang mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi lokal, maupun melakukan segmentasi pasar melalui ekspor dan impor ke berbagai potensi pasar mancanegara.

Dititik inilah KADIN hadir dan terlahir sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha untuk bisa melakukan transaksi pasar, baik secara domestik maupun Internasional. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sebagai badan tingkat nasional dibentuk pada tanggal 29 September 1968. Didalamnya tergabung unit usaha dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milik pemerintah.

 

Tepatnya tanggal 26 Desember 1973 Pemerintah RI mengakui eksistensi KADIN Indonesia sesuai isi Keputusan Presiden(KEPRES) Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang Dan Industri (KADIN). Dalam anggaran dasarnya, tujuan KADIN untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan segala potensi usahanya dalam rangka meningkatkan prestasi dan ikut dalam pembangunan Nasional.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 1987 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN, yang berisi ketentuan-ketentuan Dagang dan Industri. Berdasarkan Undang-undang ini disebutkan, bahwa KADIN adalah wadah bagi perusahaan Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

KADIN adalah wadah perusahaan yang bersifat mandiri. Bukan merupakan organisasi pemerintah (OP), dan bukan organisasi politik. Dalam konteks topographi di Kabupaten Bekasi, KADIN dalam melakukan kegiatannya berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi baik antar pengusaha Lokal, maupun pengusaha kawasan Industri dengan Pemerintah Daerah (Pemda), mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan perindustrian, barang dan jasa dilingkungan Kab/Kota tempatnya berada.

Sementara mandatori KADIN berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1987 adalah, melakukan kegiatan :

1) Menyebar luaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia, melalui ivent diskusi ataupun wabinar.

2) bersama para pengusaha Menyampaikan informasi permasalahan kondisi perkembangan perekonomian dunia, yang berpengaruh pada dampak ekonomi dan dunia usaha, baik lokal maupun nasional kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat.

3) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, Industri barang dan Jasa.pada tingkatan strata perusahaan

4) Menyelenggarakan pendidikan, latihan, Bimtek, sertifikasi dan kompetensi berbasis peningkatan kualitas SDM. berkaitan dengan kegiatan pengusaha Indonesia;

5) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerja sama yang saling seimbang, saling menunjang serta saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia;

6) Menyelenggarakan upaya memelihara kerukunan dengan mencegah persaingan yang tidak sehat;

7) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri dengan tujuan Pembangunan Nasional;

8) Menyelenggarakan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistic, serta peluang usaha dan potensi, KADIN juga harus berperan sebagai pusat informasi usaha;

9) Membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dengan pengusaha;

10) Menyelenggarakan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam dalam upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran.

Selain melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia guna menciptaka iklim usaha yang sehat dan tertib, maka KADIN dapat pula melakukan :

1) Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan rekomendasi mengenai Profil company pengusaha Indonesia, termasuk Legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.

2) Dalam Kontek KAB. BEKASI, KADIN juga bisa mengambil peran atas Tugas-tugas lain yang disinergikan bersama pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam bentuk drapt nota kesepahaman, MoU, agar ada sebuah pelimpahan Mandatori yang diberikan pemerintah Daerah kepada KADIN.

Untuk Keanggotaan Kadin di KAB.Bekasi, terdiri dari organisasi ekonomi/perdagangan dan asosiasi industri barang dan Jasa termasuk didalamnya : badan-badan, ikatan-ikatan, perkumpulan-perkumpulan, persatuan-persatuan, majelis-majelis, gabungan-gabungan dan perusahaan-perusahaan.

Pada pokoknya, anggota KADIN adalah Pengusaha Indonesia. Ruang lingkup keanggotaan Kamar Dagang dan Industri ini meliputi : Usaha Negara, Usaha Koperasi dan Usaha swasta.

Sedangkan dalam perspektifnya, KADIN dalam Relasi Organisasi Internasional, bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan kegiatan ekonomi luar negeri, KADIN INDONESIA telah masuk sebagai anggota organisasi Internasional, di antaranya adalah sebagai anggota :

• Confederation of Asian Chambers of Commerce and Industry (CACCI).

• International Chamnbers of Commerce (ICC).

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, serta Pasal 8 dan Pasal 9 AD KADIN, KADIN mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya.

2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha.

3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi.

4. Memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi.

6. Memberdayakan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha.

7. Memberikan akreditasi kepada organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan KADIN Indonesia.

8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.

9. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan dibidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya.

10. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan, para pelaku UMKM/UKM, dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

Ditulis oleh”JS” Kompilasi dari berbagai Referensi. Salam Tabah, Jujur, Setia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *