Sat. Oct 24th, 2020

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Masalah Perdagangan Orang Berkedok Pengantin Pesanan Seperti Gunung Es

2 min read

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap perdagangan manusia berkedok ‘pengantin pesanan’ yang mengakibatkan setidaknya 29 perempuan asal Indonesia menjadi korban. Ketua Dewan Perwakilan Cabang SBMI Mempawah, Mahadir mengatakan lembaganya menemukan banyak korban ‘pengantin pesanan’ sejak April 2019.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak kejahatan transnasional mengingat ruang lingkup modus operandinya yang lintas negara. Di Indonesia mayoritas korban TPPO adalah wanita dan anak-anak, dan per tahun 2019 ini sudah terjadi 30 kasus TPPO dan 11 diantaranya telah diselesaikan.

Pemerintah menunjukan komitmennya dalam penanganan TPPO, terlebih dalam jangka pendek untuk dapat memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih terjebak di China terkait kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan. Hal tersebut disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden, yang memimpin rapat koordinasi lintas instansi yang membahas mengenai penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tanggal 17 Juli 2019 di Gedung Bina Graha.

Rapat ini merupakan koordinasi atas serangkaian peristiwa terkait dengan kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan, khususnya yang dialami korban dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Sebagaimana diketahui belum lama ini terjadi kasus perdagangan orang dari beberapa daerah di Indonesia dengan modus pengantin pesanan yang terjebak di China.

Jaleswari menyampaikan bahwa Kantor Staf Presiden akan membantu intansi terkait dalam melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanganan kasus TPPO.

Dari rapat koordinasi ini mengemuka beberapa masalah yang melatarbelakangi terjadinya kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan, seperti pemalsuan dokumen di daerah dan yang paling krusial adalah permasalahan ekonomi para korban TPPO yang mau pergi ke China dengan harapan akan hidup yang lebih baik.

Penanganan TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui instansi terkait sudah ada tindakan penanggulangan yang. dilakukan oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah China oleh KBRI & KJRI di China. Kementerian lain yang ikut serta berperan adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam arahannya, Jaleswari mengingatkan bahwa “Permasalahan perdagangan orang ini seperti gunung es, permasalahan mengenai perdagangan orang ke China ini seperti pintu masuk saja kalau berbicara mengenai TPPO ini kan spektrumnya lebih luas lagi”. Selain itu diarahkan bahwa penanganan masalah TPPO perlu memperhatikan aspek perlindungan korban khususnya perempuan dan anak.

Rakor ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan instansi terkait seperti Direktur Asia Timur & Pasifik Kementerian Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Direktur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Deputi V KSP menegaskan juga bahwa, KSP akan terus mengawal koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya penyelesaian & pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara komprehensif.
Sumber : ksp.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *