Rab. Sep 29th, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Mengambil Peran Strategis KADIN KABUPATEN BEKASI Terkait SDGs

3 min read

 

Ditulis oleh DS.Kuncoro SE. Ketua Komite Tetap Insurance KADIN KABUPATEN BEKASI

Warta Kadin|| Bekasi.

Data berbicara bahwa Indonesia pada tahun 2020 kemarin peringkat SDGs Indonesia berada di posisi ke-101 dari 166 negara dunia. Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (peringkat 41), Malaysia (peringkat 60), maupun Filipina (peringkat 99). Apalagi jika menilik pada data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa. Berdasarkan pantauan penulis, untuk di Kabupaten Bekasi, dari 180 desa terdapat 54 desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi yang tertinggal dan dari 180 desa terdapat 19 desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi yang sangat tertinggal. Sementara itu dari capaian indeks ketahanan lingkungan, dari 180 desa terdapat 18 desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan yang tertinggal dan dari 180 desa ada 30 desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan yang sangat tertinggal.

Pelaksanaan SDGs tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Sebagaimana tercantum dalam Ministerial Declaration of the High -Level Political Forum of 2016 ECOSOC, disebutkan bahwa: “1. Peldge that no one will be left behind in implementing 2030 Agenda for Sustainable Development. …..It is a plan of action for people, planets and prosperity that also seeks to strengthen universal peace in larger freedom, to be implemented by all countries and stakeholders, acting in collaborative partnership….” Pernyataan dalam deklarasi ini secara resmi mengarahkan bahwa pelaksanaan SDGs tidak hanya melibatkan Pemerintah, namun kolaborasi dari semua pemangku kepentingan secara terintegrasi. Kelembagaan pelaksanaan SDG terdiri dari 4 (empat) platform yang tidak terpisahkan, dengan masing-masing berfungsi sesuai perannya masing-masing, yaitu: Pemerintah dan Pemda; Universitas; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Bisnis dan Filantropi. Dari kelompok bisnis dapat diwakili oleh KADIN. Oleh karena itu penting kiranya kita memahami apa itu SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDGs erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, MDGs (Millennium Development Goals 2030), dan CSR (Corporate Social Responsibility). Secara garis besar SDGs berjalan dengan memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya yakni MDGs 2030 dimana diharapkan kaum millennial mampu berperan banyak dalam memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting termasuk alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal yakni technology agar tidak tertinggal jauh dengan negara yang sudah lebih maju. SDGs diakui sebagai produk PBB paling komprehensif, mencakup segenap aspek pembangunan yang telah dikenal manusia, dan sudah diadopsi Indonesia sejak lama sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Berdasarkan kementerian desa PDTT sumbangsih desa mencapai 74 persen dari capaian SDGs Nasional. Artinya, sesungguhnya peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian SDGs. Oleh katena itulah, Indonesia mencanangkan pembangunan mulai dari desa, membangun dari pinggiran. Sasaran pembangunan melalui SDGs desa berturut-turut mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam mendukung pembangunan dari pinggiran atau membangun mulai dari desa, peran bisnis sangat besar dalam pelaksanaan SDGs, mengingat pembangunan nasional yang terjadi di masyarakat sekitar 80% dibiayai oleh dana swasta baik skala besar, skala menengah dan skala kecil. Peran kalangan bisnis ini sangat penting tidak saja dalam pencapaian tujuan dan target serta indikator dalam SDGs, namun lebih luas lagi dalam pelak sanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan peran mereka, kelompok bisnis sebagai pelaku usaha diwakili oleh KADIN.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri bertujuan: a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional Oleh karena itu, KADIN memiliki peran yang strategis dalam mendukung program pembangunan mulai dari pinggiran dana atau mulai dari desa. Atas dasar hal itu, penulis merekomendasikan KADIN Kabupaten Bekasi;

Pertama, agar membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan semua unsur stakeholder dunia usaha yang ada di Kabupaten Bekasi untuk mendukung pembangunan mulai dari pinggiran atau mulai dari desa serta mendukung capaian SDGs Desa yang maksimal ada desa desa di Kabupaten Bekasi. Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong perusahaan menjalankan kewajiban CSR, dan penyaluran CSR agar tepat sasaran.

Kedua, agar segera turut berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga desa desa di Kabupaten Bekasi menjadi Maju dan Mandiri. Terhadap 54 desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang tertinggal, 19 desa dengan IKE sangat tertinggal, 18 desa dengan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang tertinggal dan 30 desa dengan IKL yang sangat tertinggal, kiranya KADIN Kabupaten Bekasi dapat segera mendorong perusahaan menjalankan kewajiban CSR dan melaksanakan aksi baik dalam berperanserta mengentaskan desa desadi kabupaten Bekasi dari ketertinggalan.

Selain itu, KADIN Kabupaten Bekasi seyogyanya juga dapat mengembangkan program guna mendukung SDGs Desa dengan semangat yang bukan elitis melainkan semangat komunitarian atau kekitaan. Satu yang pasti, kekitaan tidak akan pernah muncul dari kepura-puraan dan kepalsuan tetapi dari kerja nyata dan perjuangan bersama sama.

(Penulis adalah warga Kabupaten Bekasi, Ketua Komite Tetap Bidang Asuransi KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos-pos Terbaru