Pidato Kenegaraan Presiden: MEMBANGUN INDONESIA SENTRIS
4 min read
Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang s/d Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pembangunan yang kita lakukan harus Indonesia sentris, yang dinikmati oleh lapisan masyarakat di seluruh nusantara.
Indonesia Maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden. Bukan hanya karya lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif saja. Akan tetapi, keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan, dan pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, petani, nelayan, UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.
Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama. Peran PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Perindo, PSI, Partai Hanura, PBB, dan PKPI. Serta juga peran Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.
Sebagai Kepala Negara yang merangkap Kepala Pemerintahan, sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimis dan kerja keras. Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama.
Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apa pun yang mengancam kedaulatan kita.
Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Tidak ada pilihan lain, kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif, tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya.
Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat.
Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global, mengelola bencana yang tidak terduga, harus kita perkuat.
Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi.
Kita membutuhkan inovasi-inovasi yang disruptif, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Inovasi yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan. Inovasi yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan. Inovasi yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan. Inovasi yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa.
Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan bauksit, sehingga impor alumina tidak perlu. Kita bangun hilirisasi industri batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), sehingga mengurangi impor jutaan ton Liquified Petroleum Gas (LPG) setiap tahunnya.
Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel, sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat empat kali lipat.Kita harus berani memulai dari sekarang. Beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan. Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30, campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Akan tetapi, kita bisa lebih dari itu, kita bisa membuat B100.
Kita sudah memproduksi sendiri avtur, sehingga tidak impor avtur lagi. Akan tetapi, kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit. Kita mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik. Akan tetapi, kita ingin lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri.
Kita harus berani melakukan ekspansi, tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global. Itu yang harus kita wujudkan. Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan. Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional. Itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi, kita harus semakin ekspansif, from local to global.
Persaingan dunia yang semakin ketat membutuhkan karakter SDM yang tepat. Disrupsi di berbagai bidang membutuhkan SDM yang cekatan, yang memanfaatkan peluang the emerging business, yang menangkap the emerging jobs, dan yang menguasai the emerging skills.
Pendidikan harus responsif dan tanggap terhadap perubahan dunia. Manusia Indonesia yang berdaya saing tidak hanya harus pintar, tetapi juga sehat dan kuat.
Kita butuh untuk terus melakukan deregulasi, penyederhanaan, dan konsistensi regulasi. Kita harus terus melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses, yang berorientasi pada pelayanan.
Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah, dan yang rumit menjadi sederhana.
Saya mengajak kita semua, Pemerintah dan DPR, DPD dan MPR, juga Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk melakukan langkah-langkah baru.
Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas, yang ruwet, yang rumit, yang basa-basi, yang justru menyibukkan, yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan.
Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi.
Penegakan hukum yang keras, harus didukung. Penegakan HAM yang tegas, harus diapresiasi. Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, serta berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat. Akan tetapi, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.
Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi, harus berorientasi pada hasil.
Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, serta seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.
Ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer & oleh kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu, jumlah organisasi & jumlah aparat yang tidak efisien & tidak relevan harus mulai dipangkas.
Aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Harus segera berubah. Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani, yang tidak turun ke bawah. Kita cari dan kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut, dan yang sepenuh hati melayani rakyat.
Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Baca juga : Pidato Sidang Tahunan Presiden 2019: INDONESIA RUMAH BESAR BERSAMA
About Post Author
