Tue. Oct 27th, 2020

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Presiden Sampaikan Pidato Nota Keuangan Tahun 2019

4 min read

Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, & terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019.

Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, mjd 0,382 pada Maret 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status “tinggi”. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang “rendah”.

Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita meningkat dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.

Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome.

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.

Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.

Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia.

Pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dlm bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, & mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Ibu kota baru dirancang bukan hanya sbg simbol identitas, tapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tdk bergantung kepada energi fosil.

Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh.

Pada tahun 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan 4 destinasi wisata secara lintas sektor & terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, & Mandalika.

Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi & daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus.

Kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5% sampai 9,0% & ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380. Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 tahun 2020.

Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi di tahun 2019.

Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada thn 2015, menjadi 0,317 pada thn 2019. Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.

Dana Desa tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Dana desa diharapkan dpt mendorong inovasi & entrepreneur baru, shg produk-produk lokal yg dimiliki oleh setiap desa dpt dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dng mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif. Utang dimanfaatkan antara lain utk kegiatan yg mendukung program pembangunan nasional.

Defisit anggaran & rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dlm UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.
Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kita gerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan lompatan-lompatan kemajuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *