Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah menerima tudingan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai kesalahan dalam membaca data harga tabung LPG 3 kilogram. Insiden ini muncul selama diskusi kebijakan subsidi energi di tingkat kabinet, di mana Bahlil menyoroti ketidakakuratan angka yang disampaikan Purbaya terkait biaya produksi dan distribusi LPG bersubsidi tersebut. Tuduhan ini tidak hanya menimbulkan perdebatan internal pemerintahan, tetapi juga memicu perhatian masyarakat luas yang bergantung pada program subsidi LPG sebagai bagian dari upaya penghematan rumah tangga di tengah inflasi bahan bakar. Purbaya, yang dikenal dengan pendekatan analitisnya dalam urusan fiskal, memilih untuk merespons dengan nada yang tenang dan profesional, menekankan bahwa perbedaan interpretasi data merupakan hal wajar dalam proses pengambilan kebijakan yang kompleks. Responsnya ini berhasil meredam potensi konflik lebih lanjut, sambil membuka ruang untuk kolaborasi antar kementerian guna menyempurnakan data subsidi energi ke depan.
Dalam wawancara singkat pasca-rapat, Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan pandangan dengan Bahlil lebih disebabkan oleh metodologi analisis yang berbeda, bukan kesalahan sengaja dalam pembacaan data. Ia menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk laporan lapangan dari Pertamina dan survei distribusi regional, guna menghasilkan estimasi yang lebih komprehensif. Respons diplomatis ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuka peluang bagi tim gabungan antar kementerian untuk merevisi model perhitungan subsidi LPG mulai kuartal keempat 2025. Masyarakat, yang sering kali terdampak langsung oleh fluktuasi harga energi, menyambut baik sikap Purbaya yang terbuka ini, karena hal tersebut menjanjikan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, insiden ini menyoroti pentingnya digitalisasi data energi di Indonesia, di mana platform terintegrasi bisa mencegah kesalahpahaman serupa di masa mendatang.
Implikasi dari perdebatan ini meluas ke ranah ekonomi makro, di mana akurasi data subsidi LPG berpengaruh pada defisit anggaran negara dan kesejahteraan 70 juta keluarga penerima manfaat program tersebut. Pemerintah telah menyalurkan subsidi LPG 3 kilogram sejak 2008 sebagai bentuk perlindungan sosial, dan ketidakakuratan data bisa mengakibatkan pemborosan atau kekurangan pasokan di daerah pedalaman. Purbaya, dalam responsnya, juga menyinggung rencana peningkatan efisiensi melalui audit independen, yang akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memvalidasi angka-angka tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran energi, terutama di tengah transisi menuju energi terbarukan yang memerlukan alokasi dana besar. Bahlil sendiri, meskipun awalnya kritis, menyatakan apresiasi atas kesediaan Purbaya untuk berkolaborasi, menandakan bahwa tudingan tersebut lebih bersifat korektif daripada konfrontatif.
Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program subsidi LPG 3 kilogram, proses pendaftaran dirancang agar mudah diakses melalui mitra distribusi Pertamina. Calon penerima dapat mendaftar secara online melalui situs resmi MyPertamina di https://www.mypertamina.co.id/, di mana langkah pertama adalah membuat akun dengan nomor ponsel aktif dan verifikasi KTP elektronik. Setelah itu, unggah dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga dan bukti kepesertaan program bantuan sosial, lalu pilih lokasi pangkalan terdekat untuk pengambilan tabung. Proses verifikasi memakan waktu hingga 7 hari kerja, diikuti notifikasi SMS mengenai status persetujuan. Alternatifnya, datangi pangkalian LPG terdaftar di wilayah Anda dengan membawa dokumen fisik, di mana petugas akan memproses pendaftaran langsung dan memberikan nomor registrasi untuk pembelian bersubsidi. Program ini juga mendukung pembaruan data secara berkala melalui aplikasi MyPertamina, memastikan keluarga tetap memenuhi syarat di tengah perubahan ekonomi. Dengan demikian, meskipun perdebatan data sempat mencuat, aksesibilitas subsidi LPG tetap menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendukung stabilitas rumah tangga. Respons Purbaya yang bijaksana ini tidak hanya menyelesaikan isu internal, tetapi juga memperkuat fondasi kebijakan energi yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.