Sab. Sep 18th, 2021

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Sanksi dan Tindakan Penanganan Pelanggaran Pilkada Kendal 2020 Nyaris Tak Terpantau Oleh Lembaga Resmi

2 min read

Kendal, wartakadin – Tidak Ada Lembaga Pemantau Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2020. Padahal dalam penyelenggaraan Pilkada itu dibutuhkan adanya lembaga pemantau untuk wujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersih, jujur, adil dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Pilkada.

Selama ini dalam pantauan wartakadin.com banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada Kendal 2020 seperti contohnya pemasangan baliho tidak pada tempatnya. Kampanye yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

Jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta Pilkada ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik untuk mewujudkan Pilkada yang transparant dan akuntabel.

Untuk itu, Bawaslu Kendal bersama media yang tergabung dalam wadah PWI, PWOI, Televisi, Radio juga Admin Group Face Blok dan Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal adakan rapat kerja teknis yang mereview penyelenggaraan dan pengawasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kendal Tahun 2020 di Hotel SAE INN pada hari Senin (30/11/2020).

Sedangkan jenis pelanggaran yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati seperti yang disampaikan anggota Bawaslu Kendal Arief Muthofifin SH kepada wartawan Kendal yang paling berat bisa terancam pidana. Seperti contohnya, bila melakukan praktek money politic. Dan pelanggaran lain yang ada sangsi administratif, moral dan jabatan

Dan dalam rapat kerja teknis itu ada seperti yang disampaikan dalam pemaparan oleh anggota Bawaslu Kendal Arief Muthofifin yang membidangi hukum, SDM dan Informasi perlu diketahui masyarakat tentang adanya pelanggaran dan sanksi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Ada tiga jenis pelanggaran kata Arif. Yakni : Pelanggaran administrasi. Kampanye tanpa pemberitahuan, dan Pelanggaran Sanksi Pidana bagi yang terbukti melakukan praktek money politic.

Dan didalam pelanggaran yang dilakukan oleh para Paslon Pilkada itu ungkap Arif, selain sanksi administrasi dan pidana juga ada sanksi moral. Dan bagi ASN atau Aparat Desa dan Kelurahan bila diketahui terbukti terlibat dalam dukungannya kepada Pasangan Calon akan dikenai sanksi yang terkait dengan jabatannya.

Sejauh mana sanksi yang diberikan dan tidak lanjut penangan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Pilkada Kendal selama ini jelas tak terpantau karena tidak adanya lembaga pemantau resmi yang diakui oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2020 ini. (Sriyanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *