Sel. Sep 27th, 2022

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DAERAH, KADIN KABUPATEN BEKASI TELAH MEMBERIKAN SARAN DAN MASUKAN KEPADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BEKASI

2 min read

Cikarang|| Warta Kadin.

Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Bekasi hadir Memenuhi Undangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dalam rangka pembahasan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan di ruang meeting Disnaker Komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Bekasi Sukamahi Deltamas.
Selasa 08-03-2022.

Kehadiran Dewan Pengurus Kadin yang langsung di pimpin Ketua Kadin kabupaten Bekasi,”Heri Noviar, disambut baik oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi”Suhup, perwakilan pengurus kadin yang juga hadir, WKU. OKK, Syahrul Firmansyah, WKU. SDM dan Ketenagakerjaan yg di Wakili Komtap SDM Vokasi dan Hubungan Industri, RR.Meilani Aseaningrum, Komtap Kerjasama antar Lembaga “Sunawan, komtap pengupahan,”Heri Susanto, serta Direktur Eksekutif KADIN Kab.Bekasi, Jhon Sony.

Pada Paparan nya, Kadisnaker kabupaten Bekasi berharap pertemuan Formil ini sebagai awal yang baik dalam membangun sinergitas antara KADIN dan Dinas. Kadisnaker berpendapat, Sebagai organisasi Pengusaha dan Pelaku Usaha, KADIN harus bisa mencarikan solusi terkait angka pengangguran yang setiap tahunnya terus meningkat di kisaran 11.8%. 5% penyumbang nya adalah SMK Kejuruan. yang ke 2 Bagaimana KADIN mencarikan Solusi agar BLK yang sudah dimiliki oleh Disnaker Kabupaten Bekasi dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, dari mulai fasilitas dan asrama, sepertinya kami sudah memenuhi standar BLK yang kompeten.,
Kemudian yang ke 3, kepala Disnaker Berharap, Industrialisasi yg konon terbesar se-Asia ini adalah obyek vital nasional yang harus kita jaga, kita rawat bersama, kita nyamankan investor dengan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, karena kita khawatir dengan banyaknya kawasan industri bermunculan di daerah lain, bisa saja mendorong perusahaan exsisting pindah dan relokasi pabrik nya ke daerah lain. dan KADIN harus hadir disini meyakinkan kepada para pengusaha bahwa Kabupaten Bekasi adalah tempat yang strategis untuk investasi.

Masuk ke materi rapat terkait LKS Tripartit dan Dewan pengupahan, KADIN sebagai organisasi pengusaha yang dilahirkan oleh undang undang, harus hadir sebagai energi baru yang mampu memberikan penguatan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, antara pemerintah, pengusaha dan Buruh. LKS Tripartit adalah instrumen yang dihadirkan oleh pemerintah sebagai forum musyawarah dan wadah komunikasi terkait berbagai masalah ketenagakerjaan. Saya pikir di samping APINDO sebagai bagian perwakilan di Tripartit, sebagai organisasi KADIN harus masuk dalam partikel kebijakan, baik dalam LKS Tripartit maupun Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. sepanjang aturan perundang undangan nya Jelas,”pungkas”Suhup.
Sementara Ketua Kadin menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk LKS Tripartit. pasal 59 peraturan daerah kabupaten Bekasi nomor 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan. Tugas LKS Tripartit
Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 64 adalah memberikan pertimbangan saran dan masukan, maupun rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam penyusunan kebijakan dan pemecah masalah, ketenagakerjaan. Heri menjelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang KASIN, di pasal 1 ayat (3), Kadin sebagai organisasi pengusaha senafas dengan isi dari perda tersebut. Perda tersebut mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Kepres 107 tahun 2004 tentang Dewan pengupahan

yang kemudian dijelaskan petunjuk pelaksanannya terkait LKS tripartit melalui PP nomor 8 tahun 2005 tentang cara kerja dan susunan organisasi LKS tripartit. Dalam PP ini, anggota LKS tripartit dari unsur organisasi pengusaha adalah Kamar dagang dan Industri, mengingat KADIN adalah organisasi yang di lahirkan oleh undang-undang

Sementara DE Kadin menambahkan bahwa dalam Perda nomor 4 tahun 2016 penjelasan terkait dewan pengupahan tidak dimuat dalam klausul terpisah pada paragraf ke 2 di perda tersebut, menjelaskan tentang LKS tripartit dan Dewan Pengupahan. Menurut Sony yang harus nya menjadi acuan Disnaker dalam menyusun personalia Kepengurusan Dewan Pengupahan di Kabupaten Bekasi adalah Permenaker 13 tahun 2021 tentang tatacara pengangkatan, pemberhentian dan Pergantian anggota Dewan Pengupahan.
Disnaker harus nya membaca dengan seksama ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat(2), sebelum memutuskan dan mengesahkan susunan personalia Dewan pengupahan kabupaten Bekasi, terutama dari unsur organisasi pengusaha.

 

(MRM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pos-pos Terbaru