April 23, 2024

WARTAKADIN

Kabupaten Bekasi

Sistem Pemilu Sudah Rusak, Kursi Wakil Rakyat Bagai Arena Perjudian

2 min read

Kendal, wartakadin.com Apa benar sistem Pemilihan Umum di Indonesia sudah rusak. Sebab, apabila mesin rusak bisa diperbaiki tetapi sistem yang dibangun dari berbagai kekuatan ini yang sulit untuk diperbaiki.

Pertanyaan ini disampaikan oleh Ketua DPW GNPK Jawa Tengah, HR. Mastur SH, MSi kepada wartakdin.com di rumahnya pada hari ini (16/03/2024) usai solat dhuhur berjamaah di Mushola yang dibangunnya.

Terjadinya praktek money politik dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan lima tahun sekali, harus menyalahkan kepada siapa. Terus bagaimana cara untuk menghilangkannya. Jawaban Mastur, “Bubarkan saja DPR, diganti dengan LSM atau Media Massa sebagai kontrol Pemerintah”

Dikatakan Mastur, panggung politik yang menampilkan aktor-aktor politik sudah terjebak dalam permainan judi. Dan yang menjadi kurban-kurbannya adalah para calon legislatif yang harus memiliki modal banyak untuk bertarung mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari calon pemilih dengan melempar saweran yang nilainya miliaran rupiah.

“Dua – Lima miliar untuk jadi DPRD Kabupaten/Kota. Sepuluh miliar lebih untuk meraih kursi DPRD Provinsi. Dua puluh hingga Tiga puluh miliar untuk jadi DPR Pusat,” terangnya.

“Pemilihan Legislatif Tahun 2024 adalah yang paling parah dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkap seorang caleg yang tidak jadi.

Dijelaskan, akibat dari pemberian saweran yang meminta untuk nyoblos. Ketika satu orang mendapatkan tiga amplop, di TPS banyak ditemui lembar kertas suara yang rusak karena tercoblos lebih dari satu.

Hal ini terjadi karena mendapatkan calon pemilih yang jujur. Pesannya saat menerima saweran untuk mencoblos. Ketika dapat saweran tiga, yang dicoblos juga ketiga caleg yang berikan saweran kepadanya.

Sementara yang tidak nyawer sama sekali, nyaris tidak mendapatkan suara di TPS. ‘Kalau sudah begini, siapa yang salah,” tanya Caleg tersebut.

“Mereka yang jadi DPRD dengan gaji Rp 25 juta per bulan pekerjaannya hanya menghitung pengembalian modalnya. Jelas tidak konsen sebagai wakil rakyat selama lima tahun yang harus persiapkan lagi modal untuk mengikuti Pileg berikutnya,” ujar Ketua DPW GNPK Jawa Tengah.

Kepada wartakadin.com berpesan, “Jangan mau nyaleg kalau tidak memiliki uang untuk bisa nyawer,” celetuknya.

Ketua DPW GNPK Jateng ini mengakhiri pendapatnya dengan tegas, “Sistem Pemilu di Indonesia harus dikaji ulang dan diperbaiki agar tidak semakin kebablasan,” pungkasnya.
Sri & berbagai sumber

About Post Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *