Soal CSR, KADIN Siap Kritisi Kebijakan Pemda
2 min read
BEKASI||WARTA KADIN. Begitu pentingnya berdiskusi dengan wadah pengusaha, akhirnya Bambu Foundation menyambang kantor Kadin Kabupaten Bekasi di Graha Pariwisata, Sertajaya, Cikarang Timur, dan disambut langsung Ketua KADIN, Heri Noviar, Rabu (2-02-22).
Personil Bambu Foundation yang turut hadir, Eko Djatmiko Direktur Bambu Foundation, Endra,K sebagai Bendahara, Surya Sekjen dan Ketua Kajian Strategis Dedi Kurniawan S. Sos.
Pada kesempatan diskusi, Heri meyakinkan bahwa Kadin Kab. Bekasi memiliki fungsi sebagai Fasilitator, mendorong program kerja ComDev ke para pengusaha agar mereka (pengusaha) ikut andil besar dalam melahirkan dan membangun Community Development di Kabupaten Bekasi. “Karena bentuk tanggung jawab pengusaha salah satunya adalah menjalankan TJSLP, dan itu ada aturannya,”ujar Ketua Kadin pada rapat yang digelar pada tengah hari tersebut.
Sementara Direktur Bambu foundation Eko Djatmiko mengatakan bahwa, “Jangan sampai terjadi lagi ada kerusakan lingkungan sungai atau Kali yang disebabkan oleh prilaku pengusaha yang tidak ta’at pada aturan, dan hal ini tidak boleh terulang,”tutur Eko, KADIN harus ambil peran lebih sebagai wadah pengusaha,” pungkasnya.
Seperti diketahui dari isu yang hangat bahwa di Kabupaten Bekasi banyak masalah kearifan lokal, khususnya terkait lingkungan. Diantaranya tempat sampah liar Kali CBL yang mendapat predikat sebagai Sungai yang terkotor se-dunia, Das Kritis Kali Citarum yang kian hari menjadi ancaman bencana di wilayah Utara Kabupaten Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut juga disinggung dan dibahas masalah CSR/ Coorporate Social Responsibility.Bambu foundation yang lahir dari spirit cinta pada lingkungan, berharap kepada KADIN agar perusahaan/pabrik-pabrik di Kabupaten Bekasi, harus lebih care pada isu lingkungan, CSR betul-betul harus jadi instrumen perbaikan lingkungan hidup, Instrumen penggugur dari masyarakat dan untuk masyarakat,”ujar Eko.
Sementara Ketua Kadin menanggapi atas masukan tersebut dengan meyakinkan bahwa, ada yang salah dalam tata kelola CSR di Kabupaten Bekasi, sampai hari ini KADIN sebagai wadah pengusaha yang dilahirkan oleh undang-undang , belum dilibatkan apapun dalam ranah kebijakan, baik di tim koordinasi ataupun tim fasilitasi sebagai perwakilan organisasi pengusaha.
“Harusnya KADIN diajak duduk barsama oleh Pemda, yang jelas index persepsi dan index pencapaian dari Program CSR terkesan abu-abu, tidak terlihat program pemberdayaan masyarakat yang mencuat,”ungkap Heri. Namun kedepannya Kadin akan ambil-allih sebagian program pemberdayaan masyarakat melalui CSR, mengingat dukungan dari beberapa ComDev sudah mulai bermunculan.
Hasil dari pertemuan ini oleh kedua belah pihak diharapkan bisa menentukan langkah ke depan, terkait program kerja Bambu Foundation, ada kebijakan strategis yang dikongkritkan oleh Kadin sebagai wadah pengusaha dan pelaku usaha, terutama menitikberatkan pada program kemaslahatan yang sustainable, akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka membangun Bekasi secara umum. (SJ)
About Post Author
